P - Social Science and Politics
Permanent URI for this community
Browse
Browsing P - Social Science and Politics by Author "Adlin"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item The Alteration of Pekanbaru Public Opinion on Execution of Pekanbaru Election Commission’s Task and Authority on Re-balloting of 2011 Pekanbaru Regional Leader Election(2016-11-07) AdlinAs the executor of Election and Regional Election in the independent region, Pekanbaru Regional Election Commission is required to optimally execute task and authority to increase the democracy quality in regional level. On the first round balloting of 2011 Pekanbaru Regional Leader Election, half of the citizen assess the Regional Election Comission (KPUD) of Pekanbaru take sides to one of the candidates, this stimulates the Constitutional Court (MK) decide to execute the Re-Balloting (PSU) to elect the 2011 Pekanbaru Mayor and Vice Mayor. Furthermore the execution of PSU by Pekanbaru KPUD, obtained protest from half of the Pekanbaru citizen. This research aims to know the alteration of public opion towards Pekanbaru KPUD after the elected candidates defined by MK. This research uses the quantitative method with random sampling multistage technique toward 120 respondents in 6 districts of Pekanbaru town. Data is taken through enclosed questionnaire which further analysed and presented in the frequency table. Research findings show majority assess that Pekanbaru KPUD has worked well on the task and authority of PSU executionItem Pemetaan Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Menolak Politik Uang Dalam Pemilihan Umum(2016-01-05) Adlin; Yusri, AliPemilihan umum legislatif tahun 2014 dianggap oleh berbagai kalangan sebagai pemilihan umum yang paling brutal dalam sejarah bangsa Indonesia sebab praktik politik uang terjadi dengan sangat massif. Praktik politik uang ini dilakukan oleh calon legislatif atau tim suksesnya dengan maksud memaksimalkan perolehan suara hampir dipastikan terjadi di setiap tingkatan dan daerah pemilihan baik untuk legislatif tingkat nasional, legislatif tingkat propinsi dan legislatif tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian diketahui bahwa praktik politik uang juga dilakukan oleh calon legislatif tertentu di kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah uang yang dibagikan kemasyarakat sangat bervariasi, namun secara umum uang yang diberikan lebih besar dari 100 ribu rupiah. Dalam beberapa kedepan yaitu di bulan desember tahun 2015 yang akan datang masyarakat kabupaten kepulauan Meranti juga akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, yang bisa jadi didalamnya kan terjadi praktek politik uang. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menemukan faktor yang mendorong masyarakat menolak politik uang, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dalam suasana yang jujur dan adil.