UR e-Research

Permanent URI for this community

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/138

Browse

Browsing UR e-Research by Author "Anwar, Khairul"

Now showing 1 - 3 of 3
  • No Thumbnail Available
    Item
    FORMULASI SINERGI KEBIJAKAN DESENTRALISASI LINTAS KEMENTERIAN: STUDIKASUS KEBIJAKAN KELAPA SAWIT K2-I (Kemlskinan, Kebodohan,dan Infrastruktur) DIRIAU 2005-2010
    (2012-12-05) Anwar, Khairul; Yusri, AIi; Marta, Auradian
    Penelitian ini berangkat dari pertanyaan pokok; model sinergisitas formulasi kebijakan seperti apakah yang dapat mengelola konflik kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I di Riau 2005-2010? Dalam tahun kedua ini, potanyaan pokok tersebut dapat dirinci secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: bagaimana pola dan arah interaksi aktor yang terlibat dalam proses kebijakan K2I? Bagaimanakah cara aktor mencapai kepentingan? Bagaimanakah para aktor mengorganisir din dan berkoalisi?Metode dalam peneiitian ini adalah deskriptif-kualitatif yakni berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial secara terperinci sesuai dengan keadaan sebenamya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi berupa cacatan resmi, FGD, dokumen, artikel ilmiah, laporan media massa serta berbagai sumber laiimya, dan melakukan pengamatan langsung dengan tujuan memperkuat analisis. Data yang dikvimpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Modern Political Economy yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991). Peneiitian ini menemiJcan hal-hal sebagai berikut; /7ertoma,formulasi kebijakan perke'uunan kelapa sawit K2-I ditentukan oleh interaksi antara birokrasi, pengusaha, dan politisi dalam memperebutkan sesuatu yang menguntungkan dari kebijakan perkebunan. Perebutan antar aktor inilah menyebabkan mengapa proses kebijakan di Riau berkembang dinamis; ada sifat mendukimg, menolak, dan menerima dengan syarat kebijakan Sawit K2-I. Persoalan reaksi politik lokal terhadap formulasi kebijakan perkebunan ini adalah inti dari persoalan politik lokal selama ini. Kedua, dalam sinergisitas formulasi kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau menunjukkan bahwa aktor yang efektif mempengaruhi perpolitikan Riau adalah mereka yang efektif merumuskan kebijakan perkebunan. jKertga,model sinergisitas formulasi kebijakan desentralisasi adalah abstraksi dari fenomena sosial yang menjadi basis model sinergisitas formulasi kebijakan era desentralisasi di Riau. Model yang mengetengahkan variabel keterlibatan Aktor (masyarakat, pemerintah dan swasta), kepentingan, basis sosial dan sumber daya mulai dari tingkat isu kebijakan, masalah dan formulasi dan legitimasi kebijakan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Formulasi Sinergi Kebijakan Lintas Kementrian: Studi Kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2l (kemiskinan, dan infrastruktur ) di Riau 2005-2010
    (2012-10-23) Anwar, Khairul
    Model sinergisitas kebijkan yang ditemukan ini berangkat dari ide penelitian adalah bagaimana membuka ruang politik lebih luas antara pemerintah, masyarakat, dan swasta (PMS) dalam proses kebijakan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Sinergi dan Strategi Kebijakan Desentralisasi Lintas Kementerian: Studi Kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2I di Riau 2006-2011
    (2013-04-01) Anwar, Khairul; Haryanto, Meizy; Yusri, Ali; Bahri, Syamsul
    Penelitian ini berangkat dari pertanyaan pokok; model sinergi formulasi dan implementasi kebijakan desentralisasi seperti apakah yang dapat mengelola konflik kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I di Riau 206-2011? Dalam tahun pertama ini, pertanyaan pokok tersebut dapat dirinci secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: Siapa saja aktor terlibat dalam proses kebijakan itu? Apa tujuan dan kepentingan masing-masing aktor? Bagaimanakah para aktor mengorganisir diri dan berkoalisi?,dan apa yang menjadi sumberdaya politik para aktor lokal tersebut dalam mendapatkan legitimasi? Tahun pertama bertujuan membuat pemetaan sosial, isu, masalah dan strategi kebijakan.Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yakni berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial secara terperinci sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi berupa cacatan resmi, FGD, dokumen, artikel ilmiah, laporan media massa serta berbagai sumber lainnya, dan melakukan pengamatan langsung dengan tujuan memperkuat analisis. Data yang dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Modern Political Economy yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991). Penelitian ini menemukan hal-hal sebagai berikut; pertama, menunjukkan bahwa ada banyak isu kebijakan sawit yang muncul kepermukaan namun yang paling menonjol adalah perebutan kendali atas izin perkebunan, konflik penguasaan lahan, perdebatan pola perkebunanDinamika wacana isu dan masalah sosial muncul dan dimunculkan oleh aktor yang efektif menanamkan pengaruh politik dalam membuat keputusan perkebunan kelapa sawit.Kendali terhadap para aktor yang memegang kendali atas kebijakan perkebunan inilah yang menjadi strategi trobosan dalam proses kebijakan perkebunan di Riau kedepan. Kedua,karena kebijakan perkebunan kelapa sawit K2-I ditentukan oleh interaksi antara birokrasi, pengusaha, dan politisi dalam memperebutkan sesuatu yang menguntungkan dari kebijakan perkebunan.Maka strategi aliansi kelompok pemerintah dan koalisi actor pemerintah dengan non-pemerintah dapat dilakukan dengan mendesentralisasikan proses pengambilan keptusan, mendemokrasikan politik local,kearifan local,dan konpensasi ekonomi