2. Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social ke II Tahun 2015

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/7676

Browse

Now showing 1 - 20 of 54

Pemetaan Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Menolak Politik Uang Dalam Pemilihan Umum
(2016-01-05) Adlin; Yusri, Ali
Pemilihan umum legislatif tahun 2014 dianggap oleh berbagai kalangan sebagai pemilihan umum yang paling brutal dalam sejarah bangsa Indonesia sebab praktik politik uang terjadi dengan sangat massif. Praktik politik uang ini dilakukan oleh calon legislatif atau tim suksesnya dengan maksud memaksimalkan perolehan suara hampir dipastikan terjadi di setiap tingkatan dan daerah pemilihan baik untuk legislatif tingkat nasional, legislatif tingkat propinsi dan legislatif tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian diketahui bahwa praktik politik uang juga dilakukan oleh calon legislatif tertentu di kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah uang yang dibagikan kemasyarakat sangat bervariasi, namun secara umum uang yang diberikan lebih besar dari 100 ribu rupiah. Dalam beberapa kedepan yaitu di bulan desember tahun 2015 yang akan datang masyarakat kabupaten kepulauan Meranti juga akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, yang bisa jadi didalamnya kan terjadi praktek politik uang. Oleh karena itu penelitian ini mencoba menemukan faktor yang mendorong masyarakat menolak politik uang, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dalam suasana yang jujur dan adil.
Peran Serta Masyarakat Di Desa Jangkang Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove
(2016-01-05) Tantoro, Swis; Rosaliza, Mita
Hutan Mangrove di kawasan Desa Jangkang Kabupaten Bengkalis , merupakan salah satu sumber daya alam bagi masyarakat desa tersebutyang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Sebagaimana hutan mangrove diwilayah lain, hutan mangrove di desa Jangkang juga mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan. Sehingga dilakukan penyuluhan dan bimbingan Dinas Kehutanan, penghijauan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa setempat terutama para nelayan dan petani tambak. Tindakan yang dilakukan adalah penghijauan atau penenaman kembali yang pendekatannya dilakukan oleh tokokh-tokoh masyarakat, pembentukan kelompok tani tambak serta program lain yang langsung melibatkan masyarakat setempat. Langkah ini ternyata mendapat sambutan yang sangat baik sehingga seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki hutan mengrove tersebut dan dengan semikian secara aktif memeliharanya dari kerusakan. Penelitian ini yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan mengambil sample sebanyak 10% dari jumlah populasi kepala keluarga di Desa Jangkang. Dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terhadap 84 objek penelitian ini yang berdomisili di desa Jangkang dengan cara purposive sampling.
Analisis Pelaksanaan Manajemen Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir
(2016-01-05) Ernawati
Implementation of fee collection management in the market is important that the target market of fee collection / garbage can be achieved in accordance with the realization. Retribution for something important market replacement and use of certain objects for the public and private sectors, where the nature of the fee collection itself is for the financing for the successful implementation of regional development. Cleanliness of fee collection is one source of local revenue, which is used to finance the implementation of regional development. Therefore, the levy charged hygiene should be implemented and managed as well as possible by competent authorities or officers of the cleaning levy collectors. With a good implementation of the tasks expected targets to be achieved in accordance with the realization. The purpose of this study was to determine the conduct of the management of the market fee collection at the Department of Sanitation and RokanHilir market, and to determine the factors inhibiting the implementation of management in market fee collection at the Department of Sanitation and Markets RokanHilir. Theoretical concepts used in this study is the theory according Tangkilisan management, ie the management indicators are: Man / man money / money, materials / equipment, machine / machine, method / way, and the market / market. The population in this study is the Head of Markets, Head of Billing Pembukuandan market tax collector / waste is a key informant, and the taxpayer comprising residential taxpayer, the taxpayer's place of business, the general taxpayer, the taxpayer is obliged stalls and market traders tax market stall traders. This study was done by using the census, the data were processed using the tables, then quantitatively analyzed descriptively. Analysis of the results of research on the Collection of Levies Management Implementation at the Department of Sanitation Markets and Market RokanHilir, respondents are less than the maximum
Partisipasi Mahasiswa Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2014
(2016-01-05) Risdayati
Salah satu agenda politik di negara yang menganut sistem demokrasi adalah Pemilihan Umum atau yang biasa di singkat ―Pemilu. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Salah satu tolak ukur keberhasilan Pemilu adalah tingginya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Hal ini karena Pemilu merupakan instrumen utama bagi terlaksananya dukungan rakyat dalam suatu demokrasi perwakilan Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik UR, bertujuan mengetahui Pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik mahasiswa. Analisis data digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Bentuk partisipasi politik responden dapat dilihat dari keikutsertaan dalam pendaftaran pemilih, keikutsertaan dalam kampanye dan pemberian suara langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2014. Jenis sosialisasi politik yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unversitas Riau adalah peran komisi pemilihan umum (KPU) dan popularitas calon presiden dan peran agen sosialisasi politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2014.
Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) Di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
(2016-01-05) Mashur, Dadang
Realita yang terungkap seputar berhasil atau kurang berhasilnya penerapan kebijakan pembangunan pemerintah tersebut memperkuat indikasi bahwa memposisikan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan hal yang penting. Pada akhirnya, peran aktif masyarakat tersebut dapat terwujud melalui suatu pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat.Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai issue sentral pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah perdesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perkotaan terus meningkat. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan.Pendekatan pemberdayaan saat ini merupakan cara yang paling popular untuk memecahkan masalah kemiskinan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa program atau proyek yang sifatnya top down, tidak tepat sasaran. Selain itu terkesan hanya melaksanakan program atau proyek dan keberlanjutan program atau proyek kurang mendapat perhatian sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah.
Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Upt Pendapatan Pekanbaru Selatan
(2016-01-05) Farida, Lena; Fauziah, Nanda; Antoni
Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang berkembang bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Instansi Pemerintah masih kurang memuaskan masyarakat penerima pelayanan. Pada UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan yang melayani masyarakat wajib pajak, yang mengurus Pajak Kendaraan Bermotor baik untuk Pajak 1 tahun dan Pajak 5 Tahun, masih belum maksimal, karena lamanya pengurusan pembayaran pajak tersebut, serta masih adanya masyarakat yang tidak tahu prosedur yang harus dilakukan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karekteristik responden masyarakat wajib pajak, menentukan dan menganalisis Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) serta menganalisis Kualitas Pelayanan. Metode pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 ( seratus ) orang responden wajib pajak yang datang ke Kantor UPT ini pada saat dilakuakn penelitian.Selain itu dilakukan wawancara serta observasi langsung di Kantor UPT. Menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) berdasarkan unsur pelayanan berjumlah 14 ( empatbelas ) unsur, yakni : Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas pelayanan, Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Keadilan dalam mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan keramahan Petugas Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kesesuaian Biaya Pelayanan, Ketepatan Jadwal Pelayanan, Kenyamanan Lingkungan Pelayanan dan Keamanan Pelayanan. Sedangkan Analisa Data dengan menentukan Nilai rata-Rata per unsure, NRR Tertimbang, dan menetukan IKM Unit Pelayanan. Berdasarkan Hasil Penelitian, diperoleh gambaran tentang karakteristik responden, dari jenis kelamin, sebesar 72% laki-laki dan 28% perempuan. Umur Responden tersebar dari umur 17 tahun – 60 tahun, Pendidikan Responden diperoleh gambaran 50% responden pendidiknnya tamat SLTA/Sederajat, dan 32% pendidikannya Sarjana (S1). Pekerjaan Utama Responden, diperoleh gambaran sebesar 32% adalah Pegawai Swasta dan 30% adalah Wiraswasta/Swasta. Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan 14 ( empatbelas ) unsur pelayanan, untuk masingmasing unsure ( NRR per Unsur ) diperoleh nilai antara 2,66 – 3,11 yakni semua unsur berada pada kategori “ BAIK “. Nilai yang terendah adalah unsur Kecepatan Pelayanan dengan ninlai 2,66, sedangkan nilai tertinggi adalah unsur Keamanan Pelayanan dengan nilai 3,11. Selanjutnya berdasarkan Nilai Indeks dari Total NRR tertimbang untuk Mutu Pelayanan diperoleh nilai 72,75 yang berarti Mutu Pelayanan berada pada nilai “ B “ , dan Kinerja Unit Pelayanan berada pada kategori “ BAIK “, artinya bahwa kualitas pelayanan publik dari UPT Pendapatan Pekanbaru Sealtan berada pada kategori “ BAIK “. Kualitas Pelayanan, berdasarkan pendapat dan saran para responden, yang menyatakan bahwa pelayanan sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga dengan sarana prasarana kantor UPT, sudah lebih nyaman dan aman dalam pelayanan yang diterima oleh masyarakat wajib pajak.
Kinerja Organisasi Camat Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Masyarakat
(2016-01-05) Sulistyaningsih, Endang; Zulkarnaini
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi kantor camat dalam mewujudkan pelayanan prima di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terutama digunakan untuk menggambarkan (deskriptif) dan menjelaskan (explanatory). Pemilihan metode kualitatif karena keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kinerja Kantor Camat Siak Hulu dalam pelayanan publik secara umum sudah optimal. Kemampuan menghasilkan kinerja organisasi yang optimal ini tentunya tidak terlepas dari kemampuan organisasi untuk tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan yang disampaikan masyarakat (responsiveness), mampu untuk menjelaskan dalam setiap pelaksanaan kerja yang dibebankan kepada masing-masing unit kerja (responsibility), dan organisasi juga mampu memiliki konsistensi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan (accountability). Faktor yang mempengaruhi kinerja Kantor Camat Siak Hulu adalah faktor kepemimpinan, faktor kerjasama tim, dan faktor sistem. Dari ketiga faktor tersebut yang paling dominan mempengaruhi kinerja instansi adalah faktor kepemimpinan. Hal ini dikarenakan dengan adanya kepemimpinan yang diinginkan oleh aparatur tentunya akan sangat membantu aparatur dalam meningkatkan kinerja yang dihasilkannya.
Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Anak/Wanita Klas Ii B Pekanbaru Propinsi Riau
(2016-01-05) Hidir, Achmad
This study try to map circulation of drug in Lapas Pekanbaru. Result of study find their cause a lot become distributor because : Business become courier of drug expense and capital needn't be big, but only needing bravery and result him enough bewitch. The courier only few minutes time give deposited goods for someone, and result is big enough. Pattern become distributor of have correlation to becoming consumer, because initialy usually they are only becoming distributor and later; then start to double as bonus if succeeding to sell its goods. Effect of existence of addicted demand and desire obtain;get momentary profit which many hence many from them become recurrence convict. Because penalization which they accept not too big aid and guarantee of port of drug. In Pekanbaru lapas, not yet been met case of drug natural of sakau, its meaning in Lapas indication is existence of circulation of drug. Circulation in lapas caused the existence of economic law and minim of prosperity of warden, so that they are like make drug as new effort farm. Case Convict of drug most is pertained them clan reside in and existence of support of port outside Lapas.
Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Minapolitan (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED – SP) Di Desa Koto Mesjid Kecamatan Xiii Koto Kampar Kebupaten Kampar)
(2016-01-05) Rusli, Zaili
Pembangunan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu atau masyarakat, termasuk juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan pembangunan pada suatu negara perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk kebijakan pembangunan berbasis masyarakat adalah dengan pemberdayaan, dimana sasaran dari kebijakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakata adalah mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap, terbentuknya sistem kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan memanfaatkan sumber daya serta potensi masyarakat untuk berkembang. Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi, budaya dan teknologi serta ilmu pengetahuan. Padahal diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategis dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika ini tidak dilakukan maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal pembangunan ekonomi.
Peran Organisasi Non Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masarakat (Studi Kasus Yayasan Fajar Amanah Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)
(2016-01-05) Indrawati; Nurhamlin
Kemiskinan dan ketidakmampuan masih merupakan kondisi yang banyak dijumpai dalam masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tujuan Penelitian ini antara lain; 1) Untuk mengetahui Profil Yayasan Fajar Amanah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 2) Menganalisis peran Organisasi Non Pemerintah khususnya Yayasan Fajar Amanah dalam pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 3) Untuk mengetahui kendala dan straegi pemberdayaan yang dilakukan. Menurut Korten, Cara LSM menjadi fasilitator adalah dengan membantu rakyat mengorganisasi diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memobilisasi sumber daya dari luar sebagai tambahan sumber daya lokal jika yang tersedia tidak memadai guna memenuhi kebutuhan tertentu (Prijono,1996;99-101). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan subjek penelitian adalah para pengurus Yayasan Fajar Amanah dan beberapa perwakilan dari kelompok masyarakat yang telah dibina oleh yayasan tersebut dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Setelah data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam, selanjutnya analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Yayasan Fajar Amanah adalah digagas oleh seorang pengandang cacat (difabel) yang terpaksa menerima pemutusan hubungan kerha (PHK) setelah mengalami kecelakaan kerja. Beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan meliputi pendidikan Sekolah Luar Biasa, pembinaan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi dan bantuan terhadap lansia, janda beresiko dan keluarga miskin. Dalam menjalanlkan aktivitasnya masih terdapat kendala seperti pendanaan, sumber daya tenaga pengajar, Untuk mengatasinya dilakukan dengan menerapkan strategi aktif, pasif dan strategi jaringan
Komunikasi Politik Joko Widodo (JOKOWI) Analisis Semiotika Iklan Politik Revolusi Mental Pada Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2014
(2016-01-05) Nasution, Belli
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komunikasi Politik Joko Widodo (Jokowi) Analisis Semiotika Iklan Politik Revolusi Mental Pada Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2014. Penelitian ini menggunaka nmetode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan analisis struktural atau biasa disebut semiotik konotasi dari Roland Barthes (1915-1980). untuk pengolahan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yang terkait dengan Komunikasi Politik Joko Widodo (Jokowi), Analisis Semiotika Iklan Politik Revolusi Mental Pada Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan dari penelitian yang telah disimpulkan Iklan Revolusi mental tayang di seluruh media massa elektronik nasional dengan berbagai versi. Di media cetak, Iklan ditampilkan dalam bentuk potongan headline koran. Melalui analisis semiotika, dapat dijelaskan bahwa iklan Revolusi mental ini dibedah berdasarkan makna denotasi, konotasi, kajian mitos dan kajian ideologis. Iklan Revolusi mental ini berusaha mengkonstruksi citra positif Jokowi kepada khalayak. Dalam mengkonstruksi pencitraan Jokowi ini, konsultan politik (tim sukses) mencoba membangun komunikasi politik melalui melalui empat tahapan. Persepsi, kognisi, motif dan sikap
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
(2016-01-05) Yuliani, Febri
peranan pupuk sangat signifikan dalam peningkatan produksi pangan dan kualitas hasil komoditas pertanian. Ketersedian pupuk hingga di tingkat petani penting untuk dilakukan dengan memenuhi azaz enam tepat yakni, tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan tepat harga, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi. Pengembangan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.140/04/2007 tentang penyempurnaan dan revisi rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi. Disamping itu, efektivitas penggunaan pupuk di tingkat petani juga dilakukan dengan mendorong pengembangan penggunaan pupuk organik. Kabupaten Rokan Hilir, merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dimana sektor pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan hidup daerahnya. Hampir 50 % perekonomian Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari sektor pertanian, sehingga pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan. Penelitian ini akan dilaksanakan di 13 kecamatan yang berada di wilayah administrasi untuk Kabupaten Rokan Hilir. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi fakta dan informasi menyangkut efektivitas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari implementasi atau pelaksanaannya maupun hasil dari kebijakan itu dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat. Dan data yang dibutuhkan yaitu data primer maupun data sekunder untuk dipergunakan sebagai dasar analisis dan interpretasi.Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interprestasi dengan melukiskan secara akurat sifat dart beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan. Hasil penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir serbagai macam alternatif telah dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun produsen pupuk untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk tersebut. Pemerintah telah meminta kepada produsen pupuk lainnya untuk memasok pupuk di daerah yang membutuhkan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan serta meredam gejolak kenaikan harga pupuk di pasar. Dengan ini, subsidi memang betul-betul mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk mendeliver pupuk sampai ke petani. Rekomendasi yang harus dilakukan adalah : Meningkatkan Ketepatan Penggunaan Pupuk, Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Pupuk Anorganik melalui Penggunaan Pupuk Organik, Peningkatan Ketepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dimana pemerintah Daerah berperan aktif dalam pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya
Komunikasi Antar Lembaga Negara: Kajian Terhadap Persetujuan Hibah Aset Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Provinsi Riau Tahun 2011
(2016-01-05) Albintani, Muchid
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena kegagalan komunikasi antar lembaga negara [DPD, DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau] terhadap persetujuan hibah aset pembangunan kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Provinsi Riau. Kegagalan tersebut disebabkan tidak komunikatifnya komunikasi antar aktor pada masing-masing lembaga negara [struktur] sesuai aturan yang ada. Ketidakjelasan batas waktu, overlaping surat, pembatalan sepihak, pemilihan lokasi yang inkonstitusional adalah di antara penyebabnya. Sementara undang-undang memberikan batas waktu yang tegas terhadap kehadiran lembaga negara [Dewan Perwakilan Daerah] yang wajib diwujudkan di daerah [struktur fisik kantor]. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengindentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar DPD, Pemerintah Daerah dan DPRD Riau terhadap persetujuan hibah aset pembangunan kantor tersebut. Kedua, mengidentifikasi dan memformulasi mekanisme komunikasi yang dapat memperlancar keberhasilan pelaksanaan hibah tersebut. Untuk membantu memahami, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi-politik-hukum sebagai kerangka teoritisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang didukung dengan wawancara. Teknik analisa data dilakukan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa komunikasi antar lembaga negara menjadikan institusi tidak penting berbanding aktor-aktor yang ada dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena kajian ini difokuskan pada komunikasi antar lembaga [aktor] dan lembaga [insitusi negara], persaingan antara aktor lebih mengedepan dan dominan. Kedua, perwujudan kepentingan atas nama konstitusi yang direpresentasikan oleh lembaga [pemerintahan] negara menjadi tidak lebih penting berbanding kepentingan aktor penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, pada konteks ini komunikasi akan lancar terlaksana apabila para aktor berjalan di atas tatanan konstitusi, kepentingan pusat di daerah, refleksi pemerintahan negara dalam desentralisasi [otonomi daerah] dan komunikasi antar aktor lokal. Dari sini yang terpenting adalah cara berkomunikasinya
Efektivitas Pelayanan Aparat Pemerintah Di Kelurahan Sail Kota Pekanbaru
(2016-01-05) Sadad, Abdul; Sujianto; Mashur, Dadang; Zulkarnaini
Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Pencapaian tujuan nasional di atas dilakukan dengan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Pelayanan kelurahan tergolong dalam jenis pelayanan publik karena adanya kepentingan umum dalam masyarakat yang dilayani kelurahan. Kepentingan umum yang ada di masyarakat merupakan sasaran utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik bukanlah suatu sasaran, melainkan suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pelayanan aparat pemerintah di kelurahan sail kota pekanbaru. Mengenai kualitas pelayanan di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya ini didasarkan pada 10 indikator yang ada dalam penelitian ini. Ke-10 indikator tersebut adalah indikator kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan, dan kejujuran, serta kenyamanan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang langsung terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpul informasi melalui observasi dan wawancara. Alat Bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa : Catatan lapangan, tape recorder, kamera foto, dan alat lain yang dianggap perlu. Proses pengumpulan data dalam penelitian meliputi tiga kegiatan (Moleong, 2005). Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. lnilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kualitas pelayanan Umum di Kelurahan Sail yang diberikan kepada masyarakat sudah memuaskan dan sudah memenuhi standar pelayanan minimun
Membaca Inovasi Daerah Dari Kasus Das Dosan,Siak
(2016-01-05) Anwar, Khairul; Harto, Syafri; Isril; Asrida, Wan
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan inovasi di daerah aliran sungai (DAS) dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan mengambil contoh kasus Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat (P3KS) di kampung Dosan Kabupaten Siak 2007-2015 Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan itu adalah menggabungkan pendekatan Modern Political Economy dan governability. Hasil studi ini menemukan bahwa pertama,; inovasi Daerah ditentukan oleh kapasitas manajerial dan politik kepala daerah Kedua,Lingkungan politik,kepemimpinan dan kemampuan membangun jaringan kerjasama adalah faktor kunci inovasi Daerah; Ketiga, pentingnya mendorong pengembangan nilai-nilai harmoni bukan konflik di tengah-tengah masyarakat lokal DAS
Identitas Budaya Proto Melayu Suku Asli Anak Rawa Di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau (Perspektif Antropologi Ekologis)
(2016-01-05) Sidiq, Siti Sofro; Harto, Syafri
Manusia dan alam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan budaya. Berbagai pendapat ahli menyatakan bahwa lingkungan ekologis selalu berhasil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produk budaya sebuah kelompok masyarakat. Masyarakat proto melayu merupakan kelompok yang identik dengan ketergantungannya terhadap alam. Salah satu di antaranya masih dapat ditemukan di Desa Penyengat, yaitu Suku Asli Anak Rawa. Mata pencaharian berburu meramu dan pengaruh kepercayaan terhadap ajaran nenek moyang mampu dicirikan dalam kehidupan kesehariannya. Melalui perspektif antropologi ekologis, penelitian ini berusaha untuk mengungkap identitas Suku Asli Anak Rawa sebagai bagian dari proto melayu yang masih tersisa
Implementasi Program Keluarga Berencana Modusoperadi Pria (MOP) Di Kota Pekanbaru Tahun 2013
(2016-01-05) Wicaksono, Baskoro
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pekanbaru sebagai salah satu kota metropolitan mengambil kebijakan untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana pria selain daripada program keluarga berencana untuk perempuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan pengambilan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa implementasi program tersebut berjalan baik dibuktikan sebagai salah satu daerah dengan jumlah peserta KB pria tertinggi di Provinsi Riau. Meskipun demikian masih ada beberapa permasalahan yang melanda, baik internal kelembagaan, persepsi masyarakat dan pelayanan kesehatan.
Analisis Nilai-Nilai Budaya Organisasi Dan Orientasi Kewirausahaan Pemilik Usaha Menengah Pengolahan Makanan Dan Minuman Di Pekanbaru
(2016-01-05) Karneli, Okta
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai budaya organisasi yang terdapat pada UM pengolahan makanan dan minuman dan tingkat orientasi kewirausahaan pemilik yang sekaligus juga menjadi pengelola. Objek dalam penelitian ini UM pengolahan makanan dan minuman di Pekanbaru dengan unit analisis adalah karyawan dengan metode sensus yang berjumlah 120 orang karyawan pada 4 perusahaan sampel. Metoda penetapan perusahaan yang dijadikan sampel adalah dengan purposive sampling dengan criteria adalah pemilik sekaligus menjadi pengelola. Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai tentang perusahaan meminta karyawan memiliki perhatian yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Sedangkan kemampuan kewirausahaan pemilik yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas UM adalah pemilik memiliki kemampuan dalam mengalahkan pesaing untuk memasuki pasar baru.
Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Asing Yang Berkelanjutan Di Riau
(2016-01-05) Afrizal
Pemahaman bahwa setiap perusahaan baik lokal maupun perusahaan asing mempunyai tanggungjawab sosial atau yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Permasalahannya yaitu bagaimana menuangkannya dalam bentuk sebuah program/kegiatan berkelanjtan dan cukup beragam terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing kebijakan internal perusahaan yang dijalankan dalam mengembangkan CSR tersebut. Implementasi program CSR sebagai model tanggungjawab sosial perusahaan asing dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kebijakan dan teori stakeholder. Model Multi StakeHolder CSR (MSH CSR), dimana perusahaan asing dituntut untuk membuat kebijakan sosial. Ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dan dalam konteks yang sama juga diperlukan iktikad yang baik, komitmen yang kuat, serta partisipasi aktif para pihak (dalam hal ini pemerintah, perusahaan, dan masyarakat) yang saya sebut Multi StakeHolder CSR. Model Multi StakeHolder CSR yaitu dimana semua pihak terlibat bukan hanya perusahaan saja yang mempunyai kewajiban dalam CSR, akan tetapi semua pihak yang terkait juga berkewajiban. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau peraturan terkait CSR mesti juga mengontrol perusahaan-perusahaan asing yang menjalankan program CSR tersebut dan menengakkan hukum secara efektif. Selanjutnya perusahaan-perusahaan asing mesti juga menjalankan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat, baik dalam hal sosial, ekonomi dan lingkungannya. Sedangkan masyarakat wajib mendapatkan kesejahteraannya dan selalu mengevaluasi perusaahaan asing itu serta juga berkewajiban menjaga lingkungan sekitar.
Gerakan Perlawanan Masyarakat Desa Kasikan Atas Implikasi Intervensi Perusahaan Perkebunan
(2016-01-05) Hasanuddin; Amin, Muhammad
This study intends to explain the reality of the resistance movement committed Kasikan village communities on the presence of state plantation firms which take forcible land claimed as their ancestral territories. The method used in this research is descriptive qualitative method by tracing the primary data, interviewing informants assessed know the events on the field, and the data was analyzed qualitatively. This study found that the resistance movement by villagers Kasikan not directed directly to the state company that took their land, but addressed to the workers who brought the company from outside the village of different religions, races and cultures by isolating the use of the political rights of residents of the company's workers at the election of Village Head of Kasikan in 2011. Conducted massive resistance movement oversee every stage of the selection of self-defense mechanism villagers Kasikan of the perceived destructive effects of identity on the presence of plantation companies to capitalize on political opportunities that are open, mobilization structures and framing processes.

Browse

Browsing 2. Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social ke II Tahun 2015 by Issue Date

Results Per Page

Sort Options