1. Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa Tahun 2013

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/6208

Browse

Now showing 1 - 20 of 48

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT MASYARAKAT DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR
(2014-05-20) Kadarisman, Yoskar
Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dijaga oleh setiap individu, sehat jasmani, rohani dan lingkungan tempat tinggal. Kebersihan lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan setiap orang yang tinggal didalamnya kesehatan dan kebersihan lingkungan tempat tinggal sangat dipengaruhi oleh perilaku individu-individu yang berada pada lingkungan tersebut. Setiap individu tidak sama dalam memandang pentingnya perilaku hidup sehat, ada yang sangat peduli dan memperhatikan akan perilaku hidupnya ada juga yang tidak peduli akan pentingya perilaku kesehatan atau bahkan tidak peduli akan kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal mereka. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Sungai Tonang Kec.Kampar Utara Kab.Kampar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi dalam bentuk narasi. Dari hasil analisis penelitian pada dasarnya masyarakat yang berdomisili di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar telah mulai menjalani pola hidup bersih dan sehat. Namun dari pengamatan dilapangan perilaku tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, karena kurangnya kesadaran akan perlunya menjaga kebersihan dan kesehatan dilingkungan keluarga, hal ini dilihat dari beberapa indikator PHBS yang belum tercapai. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari kebiasaan perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat akan berpengaruh terhadap kesehatan para anggota keluarga. Sehingga tak jarang kita sering menemukan anggota keluarga yang sakit terutama bagi keluarga yang memiliki balita.
PENGELOLAAN WEBSITE SEBAGAI E-GOVERNMENT OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENYAMPAIAN INFORMASI BAGI MASYARAKAT
(2014-05-20) Yohana, Nova; Yazid, Tantri Puspita; Wirman, Welly
Website pemerintah daerah merupakan salah satu penerapan electronic government (e-gov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology) dalam pemerintahan. Kota Pekanbaru telah menerapkan konsep e-gov melalui pengelolaan situs web Pemerintah Kota Pekanbaru dengan domain www.pekanbaru.go.id sebagai media baru (new media) untuk menyampaikan informasi dan layanan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini menjelaskan tahapan dan tujuan pengelolaan website dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan website Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan pencarian di Internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan website dengan domain www.pekanbaru.go.id pada tahapan publikasi, interaksi, dan transaksi telah dilakukan namun pengelolaannya belum maksimal. Selain itu tujuan pengelolaan website pemerintah kota Pekanbaru sebagai implentasi e-goverment memiliki: Manfaat sebagai sarana publikasi yang cepat dalam penyampaian informasi belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat melalui hasil kerja bagian pengolahan data elektronik (PDE) Sekretariat Kota Pekanbaru. Efisiensi dalam layanan informasi kurang cepat dan berita kurang update. Partisipasi sebagai betuk komunikasi dua arah berjalan lambat, fitur yang disediakan hanya untuk menampung saran yang membangun bukan keluhan. Transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 masih ada pro dan kontra. Manajemen perubahan dalam bentuk kontrol dan monitoring yang ketat dalam praktik pengelolaan website dengan sistem E-Government belum berjalan. Pengelolaan Website sebagai implementasi e-Government di Kota Pekanbaru belum dapat berjalan secara maksimal karena terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangan pengelolaannya. Saran yang dapat diberikan guna meningkatan kualitas pengembangan pengelolaan website sebagai e-Government di Kota Pekanbaru antara lain peningkatan jumlah sarana prasarana infrastruktur, peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan, serta sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat tentang keberadaan website sebagai e-Government dan pemanfaatannya dan political will.
KAJIAN KEMITRAAN ANTARA KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN SEKRETARIS DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
(2014-05-20) Mashur, Dadang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan antara Kepala Desa, Sekretaris Desa dengan BPD antara lain Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD; Dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa, yang cenderung saling mencurigai; Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsur legislatif desa tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif kepala desa; Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan desa dengan pemerintah desa; Kinerja perangkat desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan calon Kepala Desa yang tidak jadi kepala Desa menjadi anggota BPD dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat desa bahkan ada kesan pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa; Dalam hubungan kerja organisasional, dalam pelantikannya BPD dibekali oleh DPRD; BPD melakukan hubungan langsung dengan DPRD; Terjadi kontradiksi perilaku kerja BPD. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan konsep dari Bell dan Watkins (1996) yang menyebutkan bahwa Partnership atau kemitraan tersebut berada dalam ruang pembatasan 4 tipologi hubungan interorganisasi, yaitu: Kompetisi, Kooperasi, Koordinasi, dan Kolaborasi.
STRATEGI KEAMANAN DALAM PARADIGMA REALIS
(2014-05-20) Tjarsono, Idjang
Tulisan ini bertolak dari perspektif realis dalam usaha menjelaskan suatu strategi keamanan. Topik pembahasan mengarah kepada permasalahan; perang, konsep keamanan dan doktrin perang. Berdasarkan paradigma realis, penulis ingin melihat respon Amerika Serikat terhadap masalah keamanan dan terorism serta kondisi eskalasi keamanan dunia. Dalam melengkapi kajian tulisan ini penulis juga menggunakan perspektif alternatif yakni perspektif marxis dan neo marxis sebagai pelengkap. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Paradigma realis dilihat sangat efektif dalam menyelesaikan masalah keamanan atau konflik dari sisi waktu tetapi tidak efektif dalam menyelesaikan inti masalah
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) TATANAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PELALAWAN
(2014-05-20) Razif, Muhammad; Yoserizal
Sampai saat ini belum banyak dilakukan penelitian menyangkut proses pelaksanaan kegiatan PHBS pada tatanan rumah tangga, padahal informasi mengenai proses pelaksanaan tersebut sangat penting sekali untuk diketahui khususnya bagi pengelola program PHBS, apakah proses yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan. Selain itu informasi yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai masukan dalam mengelola dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan PHBS di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan kegiatan PHBS di Kabupaten Pelalawan serta bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya kegiatan PHBS tersebut. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam menyangkut pelaksanaan kegiatan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di daerah panduan PHBS kabupaten Pelalawan, Riau. Rendahnya pencapaian program perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat Pelalawan akibat rendahnya pengetahuan masyarakat, masalah ekonomi, kesadaran masyarakat yang belum memadai, masalah transportasi dan jarak yang jauh ke Pusat kesehatan masyarakat. Petugas Pusat kesehatan masyarakat telah melakukan pelayanan dan kegiatan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat mendapat tanggapan dan pengaruh yang positif terhadap kegiatan yang dilakukan petugas Pusat kesehatan masyarakat. Keluarga merupakan faktor paling mendukung dalam melaksanakan program perilaku hidup bersih dan sehat. Dukungan dan peran aktif dari petugas kesehatan, kelompok pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat serta tim penggerak PKK dapat memotivasi keluarga (individu) untuk mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI PEKANBARU (STUDI KASUS PADA SUB-SEKTOR KERAJINAN)
(2014-05-20) Andri, Seno; Zuliarni, Sri; Sutrisna, Endang
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam perkembangan industri kreatif di Pekanbaru (studi kasus pada sub sektor kerajinan). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan kualitatif.Bedasarkan hasil penelitian terbukti bahwa pemerintah telah memainkan keempaat perannya dalam meningkatkan perkembangan industri kreatif di Kota Pekanbaru. Ke empat peran tersebut adalah (1) sebagai katalisator, fasilitator, dan advokat, (2) sebagai regulator, (3) sebagai konsumen, investor, dan entrepreneur, (4) sebagai urban planner yang dinilai baik pelaksanaannya oleh para pengusaha industri kreatif sub-sektor kerajinan di Pekanbaru
PEMETAAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KELAPA SAWIT DI DAS: KASUS DAS SIAK 2005-2010
(2014-05-20) Anwar, Khairul; Asrida, Wan; Bahri, Syamsul
Penelitian ini bertujuan menemukan peta konflik yang terjadi disekitar DAS Siak dan strategi seperti apakah yang dapat diterapkan dalam mengelola konflik desa perkebunan berbasis DAS Siak tahun 2005-2010.Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan itu adalah dengan cara mengidentifikasi; (1)Siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik itu? (2)Apa yang menjadi kepentingan para aktor mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit; (3) Apa preferensi politik para aktor lokal dan,(4) Bagaimanakah cara para aktor dan masyarakat lokal tersebut mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kelompok-kelompok sosial dalam mengelola konflik yang akan dan sudah terjadi? Hasil studi tahun pertama diharapkan menghasilkan data base pemetaan,dan langkah-langkah pengelolaan aktor dalam situasi konflik DAS di Riau. Hasil studi tahun pertama ini diharapkan bisa menjadi deskripsi (data) awal pemetaan interaksi aktor dalam situasi konflik DAS di Indonesia
MODAL SOSIAL DALAM AKTIVITAS EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU
(2014-05-20) Indrawati
Adanya kecenderungan orientasi pembangunan pada wilayah perkotaan, mengakibatkan kota cenderung tumbuh terus menerus dan menjadi semakin kompleks, bahkan kota selalu menjadi pusat perkembangan kebudayaan dan perkembangan peradaban. Sektor formal yang selalu menjadi prioritas utama bagi para pencari kerja ternyata tidak menyediakan ruang yang cukup luas karena adanya persyaratan tertentu yang tidak dapat dipenuhi, sehingga mereka mencari alternatif lain di sektor informal. Salah satu aktivitas sektor informal yang banyak dijumpai di perkotaan adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima diartikan sebagai usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak bersifat tetap. Dalam pengertian ini, pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang kecil, tempat usaha yang tidak tetap, modal terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas menengah ke bawah dan jangkauan usaha yang tidak terlalu luas. Penelitian ini mengkaji tentang modal sosial pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui persepsi pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru. Penetapan sampel dilakukan dengan teknik Quota Sampling dengan mengambil 20 orang pedagang yang berjualan pada Pasar Senggol belakang MTC Giant. Modal sosial diantara pedagang kaki lima terwujud dalam bentuk: struktur sosial dan norma sosial yang dibangun dalam bentuk organisasi baik formal maupun non-formal; adanya jaringan sosial yang terbentuk karena adanya interaksi diantara pedagang serta adanya Kepercayaan (Trust) diantara sesama pedagang yang menjadi perekat dan pelumas kegiatan mereka berjalan dengan lancar. Meskipun para pedagang telah direlokasi ke tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, namun pada prinsipnya relokasi tersebut mereka ikuti dengan terpaksa, dan mereka masih berharap suatu saat pemerintah akan mengizinkan mereka kembali berjualan di tempat semula meskipun dalam penataan pemerintah dan dikenai biaya seperti yang mereka jalani di tempat yang baru. Secara umumnya para pedagang merasa keberatan dengan relokasi tersebut dan meresa tempat berjualan di Pasar Jongkok yang selama ini mereka tempati lebih strategis dan menguntungkan bagi usaha mereka
KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERANGKA KERJASAMA HEART OF BORNEO TAHUN 2007-2011
(2014-05-20) Afrizal
This research explains the interests of Indonesia in cooperation Heart of Borneo to the preservation of the Borneo jungle 2007-2011. Indonesian forest has a very broad and important role in climate change negotiations. Indonesia proposed REDD mechanism for reducing forest emissions from deforestation and degradation . bad image of Indonesia's forests create hesitate developed countries to provide financial assistance through CDM or REDD mechanism. The research’s result is importance Indonesia the cooperated heart of Borneo is to fix a bad image in the eyes of international forest management. Indonesia is known as the country with the fastest rate of deforestation in the world. cooperation became evident Heart of Borneo Indonesia's commitment in the eyes of the international community. With the Heart of Borneo Indonesia program receive financial assistance from developed countries such as Norway, Germany, Australia and other international agencies
HUBUNGAN SOSIAL ANTARA RENTENIR DAN NASABAH (SUATU STUDI TENTANG RENTENIR DI KOTA PEKANBARU)
(2014-05-20) Yoserizal; Yessi
Salah satu sektor informal penjual jasa yang secara kondusif tumbuh dan berkembang diantara sektor informal lainnya adalah praktek pelepas uang yang biasa dikenal sebagai rentenir atau money lender. Rentenir menurut Heru Nugroho adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya untuk memperoleh keuntungan melalui tingkat bunga. Rentenir pada satu sisi sering dianggap sebagai lintah darat karena menarik bunga yang tinggi. Sedang pada sisi lain, ia memiliki fungsi-fungsi ekonomi yaitu sumber tambahan modal ataupun emergency sumber keuangan untuk kebutuhan konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk Pertama, mengidentifikasi profil rentenir di Pekanbaru. Kedua, Untuk menganalisis hubungan sosial antara rentenir dengan nasabahnya di Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat antara lain suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menyebabkan suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif, yaitu analisis dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang didasarkan pada angka-angka grafik serta tabel-tabel yang ada. Berdasarkan analisa tersebut ditemukan bahwa Profesi rentenir pada umumnya dijalankan oleh orang-orang yang telah memiliki pengetahuan, pengalaman serta telah berkecimpung sebelumnya dalam pasar perkreditan seperti pedagang, atau tukang kredit. Nasabah sendiri terdiri dari orang-orang dengan tingkat perekonomian rendah yang membutuhkan kredit untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk berusaha. Hubungan social antara rentenir dengan nasabahnya meliputi: Hubungan kepercayaan, eksploitasi, konflik, serta saling ketergantungan
STRATEGI KEBIJAKAN KEAMANAN INDONESIA TERHADAP MALAYSIA DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008-2013
(2014-05-20) Rani, Faisyal; Fachri, Yuli; Novita, Ayu
This research describes the strategy of Indonesia facing Malaysia in the boundaries conflict in Riau Archipelago province. This conflict began in 1961 when Malaysia had independence from English, and then in 2000 conflict between Indonesia and Malaysia happend again. This conflicts about the Sipadan and Ligitan, Ambalat, and conflict in Riau Archipelago waters. The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the strategy of Indonesia facing Malaysia in the boundaries conflict in Riau Archipelago province. The theories applied in this research are strategy theory from John P. Lovell, Security strategy from Lawrance Ziring and national interest concept from Donald. E. Nuchterlain. The research shows that Indonesian Strategies facing Malaysia in the boundaries conflict in Riau Archipelago province are Indonesia increasing militery capabilities, making security treatise with China, and using diplomacy and negotiation ways.
PENGALAMAN KOMUNIKASI DAN KONSEP DIRI PEREMPUAN LEGISLATIF (STUDI FENOMENOLOGI PADA ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014)
(2014-05-20) Wirman, Welly
Di dalam masyarakat patriarki, kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah lebih terbatas dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada kaum laki-laki, terlebih di ranah politik yang selama ini dinilai lebih pantas untuk kaum laki-laki. Oleh karena itu masuknya perempuan ke ranah politik membutuhkan banyak persiapan, terutama keberanian. Sejak awal ketika perempuan memutuskan untuk masuk ke dunia politik, mereka sudah harus siap jika dihadapkan dengan pandangan kaum laki-laki yang cenderung meragukan kemampuan dan kesungguhannya untuk mengembangkan karier di dunia politik. Kata-kata pedas, lontaran kritik yang cenderung bias gender bisa saja akan menjadi sebuah kebiasaan yang harus diterima secara terbuka oleh kaum perempuan yang berkeinginan terjun di dunia politik. Penelitian ini bertujuan mengungkap pengalaman komunikasi dan konsep diri para anggota DPRD perempuan dalam berinteraksi di ranah politik yang mayoritas dikuasai oleh para laki-laki. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan jenis studi fenomenologi. Subjek penelitian adalah 6 orang anggota DPRD perempuan yang dipilih secara accidental dan 2 orang ketua fraksi dan ketua komisi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan studi pustaka. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengalaman komunikasi anggota legislatif perempuan di ranah politik di lingkungan DPRD Provinsi Riau sebagian besar merupakan pengalaman positif. Hal tersebut merupakan hasil dari interaksi mereka dengan keluarga, dan lingkungan pekerjaannya. Keterlibatan anggota legislatif perempuan berkiprah bidang politik dilatarbelakangi oleh motif personal dan motif sosial. Rata-rata informan memiliki konsep diri positif, hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh respon (penilaian) yang baik dari orang lain baik dengan significant other, reference group tentang diri dan kepribadiannya serta pengalaman politik yang mereka miliki
KONFLIK HORIZONTAL DAN RELASI SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN DI KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU
(2014-05-20) Tinov, M. Y. Tiyas; Ishak; Handoko, Tito
Studi ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lahan dan atau Model Kebijakan yang berhubungan langsung dengan sengketa tanah atau lahan yang mengintegrasikan kepentingan rakyat (masyarakat lokal dan tempatan) dengan pemerintah. Kegunaan tersebut bertitik tolak dari konflik horizontal kepemilikan sumberdaya lahan antara masyarakat lokal dengan masyarakat tempatan (masyarakat transmigran) yang didatangkan dari berbagai daerah di Pulau Jawa sejak tahun 1986 khususnya di Desa Transmigrasi Sungai Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Konflik kepemilikan sumberdaya lahan sebagai akibat dilanggarnya batas-batas wilayah dan dilanggarnya hak-hak masyarakat lokal (tanah ulayat) pada masa pemerintahan Orde Baru. Konstruksi model penyelesaian konflik lahan atau pertanahan yang akan di formulasikan adalah model yang dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat lokal dan masyarakat tempatan serta mencegah pelebaran konflik ke daerah-daerah sekitar maupun daerah transmigrasi lainnya.
SISTEM PELAKSANAAN PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(2014-05-20) Rusli, Zaili; Mashur, Dadang; Mayarni; Sulistyaningsih, Endang
Sungai adalah elemen alam sekitar yang penting bagi kehidupan manusia. Sejak dahulu kala, manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sungai karena sungai berfungsi sebagai alat pengangkutan dan perhubungan, sumber bekalan air untuk masyarakat dan pertanian. Dengan berkembangnya kegiatan perindustrian dan perdagangan, kualitas air mulai mengalami kemerosotan apabila berlakunya masalah abrasi, pemendapan dan pencemaran. Pencemaran sungai kuantan dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam usaha memelihara dan memulihkan alam sekitar. Pencemaran dan kerusakan sungai dapat disimpulkan kepada factor budaya membuang sampah di sekitar sungai, peternak, dan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) serta penduduk setempat yang tidak menghargai sungai sebagai sumber kehidupan. Penyerahan tanggung jawab penjagaan sungai kepada pemerintah juga menjelaskan secara tidak langsung betapa rendahnya tahap keterlibatan masyarakat dalam usaha pemeliharan sungai. Sikap dan paradigma masyarakat harus diubah terlebih dahulu. Dengan ini barulah segala langkah strategi dan pengurusan terhadap pencemaran sungai member makna dan dapat dilaksanakan karena sebahagian besar masyarakat telah memahami dan berupaya menilai pentingnya kualitas air sungai bagi kehidupan
DINAMIKA PARTAI POLITIK PADA MASYARAKAT PEDESAAN DI PROVINSI RIAU
(2014-05-20) Waluyo, Tri Joko; Tjarsono, Idjang
Penelitian tentang kehidupan partai politik di desa/kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009 bertujuan mendeskripsikan wilayah pemilihan umum kelurahan Air Tiris, mendeskripsikan Partai Persatuan Pembangunan dan menjelaskan faktor-faktor pengaruh perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004, dan 2009. Teori yang mengulas pengaruh kepercayaan keagamaan, identifikasi partai, dan kepemimpinan digunakan untuk menganalisis perolehan suara PPP di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1997, 1999, 2004 dan 2009, yang cenderung mengalami penurunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan dua factor utama yang mempengaruhi perolehan suara PPP pada pemilihan umum 1997,1999, 2004 dan 2009 di desa/kelurahan Air Tiris, yaitu : pertama, melonggarnya kaitan antara identitas agama dengan perilaku memilih dalam pemilihan umum, dan kedua, dominasi elit politik.
KEBIJAKAN REVITALISASI KAWASAN PASAR BAWAH SEBAGAI KAWASAN WISATA CAGAR BUDAYA DI KOTA PEKANBARU
(2014-05-20) Suryadi, Hery; Khairani Harahap, Tuti; Marta, Auradian
Berdasarkan Tata Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2006, bahwa Kawasan Pasar Bawah telah di tetapkan sebagai kawasan cagar budaya, namun melihat kondisi kawasan tersebut saat ini tidak mencerminkan sebagai kawasan cagar budaya, di mana penataan ruangnya sangat kacau, vitalitas sosial masyarakatnya terbilang sangat kumuh atau berada di bawah garis kemiskinan. Namun dibalik fenomena tersebut, ternyata sebagian kecil dari Kawasan Pasar Bawah tersebut mampu memberikan kontribusi cukup tinggi secara ekonomi berupa PAD bagi Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau, yaitu dengan Pasar Wisatanya. Di sisi lain sudah di tetapkannya Bangunan Cagar Budaya Mesjid Raya Pekanbaru berdasarkan SK Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM 13/13.007/MKP/2004, tentang penetapan Istana Siak dan sejumlah situs lainnya termasuk Mesjid Raya Pekanbaru merupakan benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang di lindungi UU RI No.5/1992. Namun masih banyak bangunan-bangunan sejarah di Kawasan Pasar Bawah yang belum terlindungi dan kondisinya pada saat ini sangat memperihatinkan atau tidak terawat. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1992 mengenai Cagar Budaya, bahwa benda cagar budaya adalah benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Apabila mengacu kepada kacamata Undang Undang tersebut, ternyata Kawasan Pasar Bawah memiliki beberapa bangunan tua atau sejarah yang sudah melalui beberapa masa kekuasaan, sebut saja pada masa kekuasaan Kerajaan Siak, kolonial belanda sampai masa kemerdekaan Indonesia. Selain bangunan, kehidupan sosial masyarakat dan kebudayaan yang hidup di Kawasan Pasar Bawah juga tidak lepas dari perhatian. Fokus penelitian lebih menitikberatkan kepada semua bangunan-bangunan sejarah dan bangunan tradisional melayu, serta kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di Kawasan Pasar Bawah Kota Pekanbaru untuk di hidupkan kembali (di revitalisasi) dengan sasaran yang akan di capai adalah merumuskan kebijakan pelestarian bangunan-bangunan bersejarah/tradisional, dan kebijakan ekonomi, sosial dan budaya kawasan. Yang tujuannya untuk memfungsikan kawasan Pasar Bawah sebagai kawasan wisata cagar budaya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif evaluatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode survey. Lingkup wilayah penelitian meliputi Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan. Hasil yang di harapkan dari penelitian “Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pasar Bawah Sebagai Kawasan Cagar Budaya di Kota Pekanbaru” ini dapat menghasilkan kebijakan yang akan menentukan arah pengembangan Kawasan Pasar Bawah di masa depan dengan menghidupkan kembali vitalitas kawasan dengan menetapkan Kawasan Pasar Bawah sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi terhadap Kota Pekanbaru melalui Wisata Cagar Budaya.
PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU
(2014-05-20) Tantoro, Swis
Kemiskinan di perkotaan muncul tidak saja karena ketidakupayaan orang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, melainkan ada kecenderungan bahwa kemiskinan itu adalah ketidakmampuan masyarakat miskin untuk menolong diri sendiri mencukupi keperluannya. Ketidakmampuan karena tidak mempunyai akses, kurang pengalaman, tidak mempunyai modal dan tidak tahu. Ada yang telah berusaha sekuat tenaga, namun banyak menemui kendala-kendala sehingga gagal. Disinilah peranan pemerintah, dengan berbagai program untuk membantu mengentaskan kemiskinan diantaranya dengan program raskin. Hasil analisis bahwa pemberian bantuan raskin terhadap ketahanan pangan rumah tangga sasaran mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendorong bagi meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia, dan sektor lain dalam memberdayakan ekonomi daerah. Bantuan Raskin hubungannya kuat terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin (77 %), berarti program pemerintah melalui bantuan Raskin perlu dilanjutkan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam distribusi.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK: ANALISIS KETIDAKPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN E-KTP
(2014-05-20) Sahuri, Chalid; Zulkarnaini
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelayanan e-KTP di Kota Pekanbaru. Desain penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Pemilihan disain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian menyimpulkan Pelayanan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memang belum berjalan secara optimal. Namun dalam proses pelayanan yang diberikan, sebagai sebuah organisasi Disdukcapil sudah cukup mampu menghasilkan produktivitas dan kepuasan kerja bagi anggota organisasinya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan e-KTP di Kota Pekanbaru adalah faktor kondisi lingkungan organisasi dan kebijakan praktek manajemen. Faktor kondisi lingkungan organisasi, kelemahan dan tantangan yang dimiliki belum mampu dicarikan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya. Faktor kebijakan praktek manajemen proses pengambilan keputusan yang dilakukan masih sangat menganggu pelaksanaan pekerjaan yang sudah dibebankan.
ANALISIS SISTEM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012-2013
(2014-05-20) Ishak; Tinov, M.Y. Tiyas; Hasanuddin; Wicaksono, Baskoro
Penelitian ini mendeskripsikan penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Penataan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yakni prosedural dan substansial. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan mengajukan pertanyaan penelitian (1) Bagaimanakah bentuk sistem pengisian jabatan struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Riau?, (2) Bagaimanakah dampak sistem tersebut terhadap kondisi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Riau? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menghasilkan data berupa kata-kata dari tulisan atau perilaku orang yang diamati. Tehnik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu indepth interview dan telaah dokumen sekunder. Indepth interview dilakukan pada Sekretaris daerah, anggota BAPERJAKAT dan pejabat-pejabat yang mengalami mutasi, promosi dan demosi. Sedangkan dokumen sekunder berupa data-data pemindahan jabatan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Riau, dilakukan dengan cara sistem merit secara normatif, namun realitanya lebih mengemuka penerapan spoil system yang mengarah pada kedekatan personal, politis dan primordial ( sistem patronase dan nepotisme). Implikasi terhadap kondisi birokrasi adalah terjadi kecemburuan, saling sikut antar pejabat, saling ”menjlat” atau cari muka kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta pihak-pihak lain yang berkuasa. Kecenderungannya adalah mendekat kepada elite-elite penentu, seperti tokoh adat melayu, elite partai politik dan bangsawan melayu. Hal inilah yang menyebabkan kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau seperti riak-riak air meskipun dari luar terlihat tenang
ANALISIS PROFIL PERKEMBANGAN BISNIS ECERAN MODERN DAN PEGARUHNYA TERHADAP FORMULASI STRATEGI BERSAING
(2014-05-20) Kasmiruddin
Saat ini keberadaan Industri ritel di Pekanbaru sudah menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, terlihat dari pertumbuhan dan berkembangnya ritel-ritel modern baru di hamper setiap kecamatan. Kondisi ini akan membawa dampak kepada kekuatan persaingan bisnis ritel yang dihadapi oleh setiap peritel dalam rangka meningkatkan kemampuan ritel memperoleh keuntungan, karena kekuatan persaingan industry ritel pada hakekatnya adalah suatu ancaman bisnis. Keberhasilan peritel akan ditentukan sejauhmana peritel mampu mengatasi ancaman kekuatan persaingan dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkan bisnis ritel. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kekuatan persaingan dalam industry ritel di Pekanbaru dan strategi apakah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kekuatan persaingan. Metode peneltian yang digunakan survey, ritel modern (mini market) sebagai objek atau sampel penelitian dengan menyebarkan angket sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan persaingan bisnis yang paling kuat ancamannya adalah potensi masuknya pesaing baru dalam industry ritel modern, sedangkan kekuatan tawar pemasok barang dagang dianggap tidak menjadi kekuatan ancaman bisnis yang serius untuk saat ini.

Browse

Browsing 1. Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa Tahun 2013 by Issue Date

Results Per Page

Sort Options