2. Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social ke II Tahun 2015

Permanent URI for this collection

https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/7676

Browse

Now showing 1 - 20 of 47

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Upt Pendapatan Pekanbaru Selatan
(2016-01-05) Farida, Lena; Fauziah, Nanda; Antoni
Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang berkembang bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Instansi Pemerintah masih kurang memuaskan masyarakat penerima pelayanan. Pada UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan yang melayani masyarakat wajib pajak, yang mengurus Pajak Kendaraan Bermotor baik untuk Pajak 1 tahun dan Pajak 5 Tahun, masih belum maksimal, karena lamanya pengurusan pembayaran pajak tersebut, serta masih adanya masyarakat yang tidak tahu prosedur yang harus dilakukan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karekteristik responden masyarakat wajib pajak, menentukan dan menganalisis Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) serta menganalisis Kualitas Pelayanan. Metode pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 ( seratus ) orang responden wajib pajak yang datang ke Kantor UPT ini pada saat dilakuakn penelitian.Selain itu dilakukan wawancara serta observasi langsung di Kantor UPT. Menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) berdasarkan unsur pelayanan berjumlah 14 ( empatbelas ) unsur, yakni : Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas pelayanan, Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Keadilan dalam mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan keramahan Petugas Pelayanan, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kesesuaian Biaya Pelayanan, Ketepatan Jadwal Pelayanan, Kenyamanan Lingkungan Pelayanan dan Keamanan Pelayanan. Sedangkan Analisa Data dengan menentukan Nilai rata-Rata per unsure, NRR Tertimbang, dan menetukan IKM Unit Pelayanan. Berdasarkan Hasil Penelitian, diperoleh gambaran tentang karakteristik responden, dari jenis kelamin, sebesar 72% laki-laki dan 28% perempuan. Umur Responden tersebar dari umur 17 tahun – 60 tahun, Pendidikan Responden diperoleh gambaran 50% responden pendidiknnya tamat SLTA/Sederajat, dan 32% pendidikannya Sarjana (S1). Pekerjaan Utama Responden, diperoleh gambaran sebesar 32% adalah Pegawai Swasta dan 30% adalah Wiraswasta/Swasta. Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan 14 ( empatbelas ) unsur pelayanan, untuk masingmasing unsure ( NRR per Unsur ) diperoleh nilai antara 2,66 – 3,11 yakni semua unsur berada pada kategori “ BAIK “. Nilai yang terendah adalah unsur Kecepatan Pelayanan dengan ninlai 2,66, sedangkan nilai tertinggi adalah unsur Keamanan Pelayanan dengan nilai 3,11. Selanjutnya berdasarkan Nilai Indeks dari Total NRR tertimbang untuk Mutu Pelayanan diperoleh nilai 72,75 yang berarti Mutu Pelayanan berada pada nilai “ B “ , dan Kinerja Unit Pelayanan berada pada kategori “ BAIK “, artinya bahwa kualitas pelayanan publik dari UPT Pendapatan Pekanbaru Sealtan berada pada kategori “ BAIK “. Kualitas Pelayanan, berdasarkan pendapat dan saran para responden, yang menyatakan bahwa pelayanan sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga dengan sarana prasarana kantor UPT, sudah lebih nyaman dan aman dalam pelayanan yang diterima oleh masyarakat wajib pajak.
Analisis Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kemitraan PTPN V Di Pekanbaru
(2016-01-07) Awza, Rusmadi; Lubis, Evawani Elysa; Rasyid, Anuar
Tujuan penelitian menganalisis komunikasi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dan hubungan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat pada program kemitraan PTPN V di Pekanbaru. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian menggunakan mix methode yaitu survei deskriptif korelasional dan kualitatif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 396 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Dasar penarikan sampel adalah pada populasi yang besar minimal mengambil 10% sebagai sampel. Sampel diambil secara acak (random sampling) dari populasi. Data dianalisis dengan menggunakan Korelasi Rank Spearman dan diolah dengan SPSS 17. Hasil penelitian adalah komunikasi yang dilaksanakan oleh Pegawai PTPN V bidang program kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah komunikasi antarpribadi, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok. Pegawai PTPN V bidang program kemitraan tidak menggunakan komunikasi massa sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program kemitraan PTPN V. Selanjutnya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara komunikator, pesan, model komunikasi dengan perilaku dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan hubungan antara saluran dengan perilaku dan peningkatan ekonomi masyarakat tidak terdapat hubungan.
Analisis Loyalitas Kerja Karyawan Hotel Rmg (Sebagai Suatu Formulasi Peningkatan Loyalitas Karyawan)
(2016-01-07) Kasmirudin
Keunggulan perusahaan Hotel RMG menghadapi persaingan bisnis industri perhotelan sangat ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia yakni karyawan, hal ini terkait dengan sikap karyawan yang tetap bertahan dalam perusahaan. Untuk mempertahankan karyawan unggul tersebut diperlukan kemampuan pimpinan menciptakan suasana kerja yang menghasilkan loyalitas kerja yang tinggi. Loyalitas karyawan yang menentukan kemampuan suatu hotel mewujudkan tujuan meningkatkan hunian kamar per tahun. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penomena yang menunjukkan indikasi rendahnya loyalitas karyawan hotel RMG dalam pelaksanaan kerja, diantaranya masih terdapat beberapa karyawan yang kurang mentaati peraturan yang sudah ditentukan, masih ada beberapa karyawan keluar tanpa izin, kurang bergairah dalam bekerja, kuranga rasa memiliki perusahaan, dan masih kurangnya memiliki hubungan pribadi dengan perusahaan. Tujuannya untuk menganalisis loyalitas karyawan dan merumuskan formulasi strategi peningkatan loyalitas karyawan Hotel RMG. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa loyalitas karyawan hotel RMG menunjukkan sikapsikap positif terhadap pekerjaan, diantaranya sikap taat kepada peraturan, bertanggungjawab terhadap pekerjaan, memiliki sikap kemauan bekerjasama, memiliki sikap rasa memiliki dan bersikap fleksisbel terhadap hubungan antar pribadi karyawan. Namun demikian, masih ditemukan dimensi loyalitas karyawan yang relatif rendah dalam menjalankan tugas pekerjaan, yakni sikap untuk bekerjasama. Dan usaha-usaha yang dirumuskan untuk meningkatkan dan membangun loyalitas karyawan dalam bekerja, diantaranya; Melakukan penyempurnaan sistem kompensasi yang lebih adil, memperbaiki uraian pekrjaan karyawan, memberikan perhatian lebih terhadap kepuasan karyawan, melibatkan karyawan dalam berbagai pelatihan, meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja karyawan, mengelola keterlibatan karyawan, dan meningkatkan keterbukaan sistem pengembangan karir.
Analisis Nilai-Nilai Budaya Organisasi Dan Orientasi Kewirausahaan Pemilik Usaha Menengah Pengolahan Makanan Dan Minuman Di Pekanbaru
(2016-01-05) Karneli, Okta
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai budaya organisasi yang terdapat pada UM pengolahan makanan dan minuman dan tingkat orientasi kewirausahaan pemilik yang sekaligus juga menjadi pengelola. Objek dalam penelitian ini UM pengolahan makanan dan minuman di Pekanbaru dengan unit analisis adalah karyawan dengan metode sensus yang berjumlah 120 orang karyawan pada 4 perusahaan sampel. Metoda penetapan perusahaan yang dijadikan sampel adalah dengan purposive sampling dengan criteria adalah pemilik sekaligus menjadi pengelola. Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai tentang perusahaan meminta karyawan memiliki perhatian yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Sedangkan kemampuan kewirausahaan pemilik yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas UM adalah pemilik memiliki kemampuan dalam mengalahkan pesaing untuk memasuki pasar baru.
Analisis Pelaksanaan Manajemen Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir
(2016-01-05) Ernawati
Implementation of fee collection management in the market is important that the target market of fee collection / garbage can be achieved in accordance with the realization. Retribution for something important market replacement and use of certain objects for the public and private sectors, where the nature of the fee collection itself is for the financing for the successful implementation of regional development. Cleanliness of fee collection is one source of local revenue, which is used to finance the implementation of regional development. Therefore, the levy charged hygiene should be implemented and managed as well as possible by competent authorities or officers of the cleaning levy collectors. With a good implementation of the tasks expected targets to be achieved in accordance with the realization. The purpose of this study was to determine the conduct of the management of the market fee collection at the Department of Sanitation and RokanHilir market, and to determine the factors inhibiting the implementation of management in market fee collection at the Department of Sanitation and Markets RokanHilir. Theoretical concepts used in this study is the theory according Tangkilisan management, ie the management indicators are: Man / man money / money, materials / equipment, machine / machine, method / way, and the market / market. The population in this study is the Head of Markets, Head of Billing Pembukuandan market tax collector / waste is a key informant, and the taxpayer comprising residential taxpayer, the taxpayer's place of business, the general taxpayer, the taxpayer is obliged stalls and market traders tax market stall traders. This study was done by using the census, the data were processed using the tables, then quantitatively analyzed descriptively. Analysis of the results of research on the Collection of Levies Management Implementation at the Department of Sanitation Markets and Market RokanHilir, respondents are less than the maximum
Budaya Politik Mahasiswa Melayu Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR)
(2016-01-07) Iskandar, Irwan
Politik telah mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan politik sehari-hari masyarakat. Pengaruh politik terhadap pikir, sikap dan tindakan politik inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik. Fenomena yang sama dijumpai terkhusus pada mahasiswa Melayu—sebagai bagian dari masyarakat Melayu—yang sedang menimba ilmu pengetahuan di berbagai program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR). Oleh karena itu, penelitian ini menjawab; persepsi mahasiswa Melayu terkait politik, pileg dan pilpres; orientasi politik yang muncul dari persepsi tersebut; dan tipe budaya politik yang sesuai dengan mahasiswa Melayu. Untuk itu, metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif (Descriptive Research) dengan sampel responden diambil secara non random atau tidak acak yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap sampel untuk dipilih. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data dinyatakan dalam bentuk verbal sebagai interpretasi responden yang tercatat dan tanpa menggunakan teknik statistik. Selain data tersebut, data sekunder berupa sumbersumber tertulis baik dari buku-buku, tulisan ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen resmi dan terbitanterbitan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik merupakan aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Melayu di FISIP UR. Walaupun demikian, mahasiswa Melayu di FISIP UR tidak berperan serta secara aktif dalam berpolitik praktis. Sehingga demikian, orientasi politik yang muncul adalah Orientasi Afektif. Berdasarkan tipe orientasi politik afektif yang dimiliki mahasiswa Melayu di FISIP UR tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tipe budaya politik yang sesuai adalah tipe Kebudayaan Politik Subyek/Kaula (Subject Political Culture).
Community Participation In The Neighborhood Institution In The Field Of Security And Social Order Case Studies In Institutional Rt 03 Rw 06 Sidomulyo West Village Subdistrict Tampan Pekanbaru City
(2016-01-07) Bahri, Syamsul
This study aims to answer what duties and functions of Institutional Neighborhood in the field of internal security and social order and how patterns of institutional participation in the Neighborhood in the field of security and social order? The issue was raised because of the lack of uniformity of the main tasks and functions of institutional of neighbors in assisting the tasks of government and local governments and not patternalized participation in security, peace and social order are likely to overlap with the police departement. The research is a case study in the area of RT 03 RW 06 Sub Sidomulyo District of Pekanbaru City chosen as runner Competition Poskamling Exemplary Level Pekanbaru organized by Riau Police Departement. The method used is a qualitative method took 7 informants by interview, observation and documentation. Then the data was analyzed based on the subjective understanding. The results showed that the duties and functions of Institutional neighborhood in fields related to Kamtibmas namely: help the realization of a society that is based on Pancasila and the 1945 Constitution, mobilize mutual assistance, self-help and community participation as well as help to promote peace and order in society. Patterns of community participation in the field of internal security and social order is the full responsibility of the institutional Neighborhood implemented in spontaneous through Siskamling, in cooperation with the Policy pattnership (Polmas, FKPM) to perform basic tasks maintenance of internal security and social order and prevention of various disorders and internal security threats, under social supervision by RT and RW in coordination with the Police Sector (police) and public institutions (like the Youth, PKK, community leaders, youth leaders, cooperatives, etc.) that synergy with Babinkamtibmas. Recommendations research needs to be done is to socialize local regulations onicipation the Neighborhood and pillars of citizens evenly, consider the preparation of local regulations on Pattern of Public Participation in the field of security andsocial order and need the commitment and seriousness of local governments to foster Siskamling structurally and functionally.
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
(2016-01-05) Yuliani, Febri
peranan pupuk sangat signifikan dalam peningkatan produksi pangan dan kualitas hasil komoditas pertanian. Ketersedian pupuk hingga di tingkat petani penting untuk dilakukan dengan memenuhi azaz enam tepat yakni, tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan tepat harga, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi. Pengembangan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.140/04/2007 tentang penyempurnaan dan revisi rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi. Disamping itu, efektivitas penggunaan pupuk di tingkat petani juga dilakukan dengan mendorong pengembangan penggunaan pupuk organik. Kabupaten Rokan Hilir, merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dimana sektor pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan hidup daerahnya. Hampir 50 % perekonomian Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari sektor pertanian, sehingga pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan. Penelitian ini akan dilaksanakan di 13 kecamatan yang berada di wilayah administrasi untuk Kabupaten Rokan Hilir. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi fakta dan informasi menyangkut efektivitas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari implementasi atau pelaksanaannya maupun hasil dari kebijakan itu dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat. Dan data yang dibutuhkan yaitu data primer maupun data sekunder untuk dipergunakan sebagai dasar analisis dan interpretasi.Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interprestasi dengan melukiskan secara akurat sifat dart beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan. Hasil penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir serbagai macam alternatif telah dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun produsen pupuk untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk tersebut. Pemerintah telah meminta kepada produsen pupuk lainnya untuk memasok pupuk di daerah yang membutuhkan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan serta meredam gejolak kenaikan harga pupuk di pasar. Dengan ini, subsidi memang betul-betul mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk mendeliver pupuk sampai ke petani. Rekomendasi yang harus dilakukan adalah : Meningkatkan Ketepatan Penggunaan Pupuk, Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Pupuk Anorganik melalui Penggunaan Pupuk Organik, Peningkatan Ketepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dimana pemerintah Daerah berperan aktif dalam pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya
Efektivitas Pelayanan Aparat Pemerintah Di Kelurahan Sail Kota Pekanbaru
(2016-01-05) Sadad, Abdul; Sujianto; Mashur, Dadang; Zulkarnaini
Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Pencapaian tujuan nasional di atas dilakukan dengan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Pelayanan kelurahan tergolong dalam jenis pelayanan publik karena adanya kepentingan umum dalam masyarakat yang dilayani kelurahan. Kepentingan umum yang ada di masyarakat merupakan sasaran utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik bukanlah suatu sasaran, melainkan suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pelayanan aparat pemerintah di kelurahan sail kota pekanbaru. Mengenai kualitas pelayanan di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya ini didasarkan pada 10 indikator yang ada dalam penelitian ini. Ke-10 indikator tersebut adalah indikator kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan, dan kejujuran, serta kenyamanan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang langsung terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpul informasi melalui observasi dan wawancara. Alat Bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa : Catatan lapangan, tape recorder, kamera foto, dan alat lain yang dianggap perlu. Proses pengumpulan data dalam penelitian meliputi tiga kegiatan (Moleong, 2005). Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. lnilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kualitas pelayanan Umum di Kelurahan Sail yang diberikan kepada masyarakat sudah memuaskan dan sudah memenuhi standar pelayanan minimun
Etika, Perilaku Dan Budaya Politik Pada Pelaksanaan Pemilu 9 Juli 2014 Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Tps 13 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Tangkerang Barat
(2016-01-07) Basri; Risdayati
Etika masyrakat dalam berpolitik dan berdemokrasi idealnya harus selalu dipelihara dengan baik pada setiap kegiatan pemilu melalui sistem politik yang dilaksanakan dengan baik juga. Melalui pengalaman beretika, berperilaku dan berbudaya politik bersih pada setiap pemilu akan menjadi investasi sosial yang amat berharga bagi lahirnya pemimpin bangsa dan para wakil rakyat yang berakhlak dan amanah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana etika masyarakat maupun perilaku dan budaya masyarakat berpolitk pada pemilu yang dilaksanakan tanggal 9 Juli 2014 pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia di Tps 13 RT 03 RW 04 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai. Penetapan subjek penelitian dengan teknik sensus, berjumlah 253 orang. Teknik pengumpuan data dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kampanye dan rekam jeak kedua calon Presiden dan Wakil Presiden mayoritas masyarakat yang menerima surat suara sudah mencoblos sesuai dengan hak pilihnya pada pemilu tanggal 9 juli 2014 calon Presiden dan wakil Presiden, perolehan suara didominasi oleh pasangan Bpk. H. Prabowo Subianto dan Bpk. H.M Hatta Rasaja 109 (43,08%) suara dan pasangan Bpk. Ir. H. Joko widodo dan Bpk. H.M Jusuf Kalla hanya 41 (16%) suara, sedangkan yang golput berjumlah 103 (41%) orang, disebebakan kesalahan admistrasi, tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan tidak simpatik dengan calon Presiden dan Wakil Presiden
Hubungan Kepemilikan Media 1998-2010 Terhadap Partai Politik
(2016-01-07) Suyanto
Hubungan sistem media dan sistem politik dalam bingkai sistem komunikasi politik dilakukan dengan keyakinan bahawa komunikasi politik mempengaruhi proses produksi informasi politik dalam bentuk berita. Sistem komunikasi politik yang menunjukkan adanya interaksi antara elemen-elemen komunikasi politik yang digerakkan oleh sistem di dalamnya, seperti polisi, fungsi dan tujuan. Dalam demokrasi modern, komunikasi antara ahli-ahli politik dan masyarakat sukar dilakukan secara tatap muka. Oleh kerana itu, komunikasi politik dilakukan dengan media massa atau disebut mediated politics (Bennet dan Entman, 2001). Selanjutnya media tidak lagi menjadi sarana komunikasi sahaja tetapi sudah menjadi deliberasi politik di mana masyarakat massa dapat ikut serta secara aktif karena kemajuan teknologi dan semakin independen ekonomi media maka campur tangan negara berkurang dengan sendirinya
Identitas Budaya Proto Melayu Suku Asli Anak Rawa Di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau (Perspektif Antropologi Ekologis)
(2016-01-05) Sidiq, Siti Sofro; Harto, Syafri
Manusia dan alam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan budaya. Berbagai pendapat ahli menyatakan bahwa lingkungan ekologis selalu berhasil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produk budaya sebuah kelompok masyarakat. Masyarakat proto melayu merupakan kelompok yang identik dengan ketergantungannya terhadap alam. Salah satu di antaranya masih dapat ditemukan di Desa Penyengat, yaitu Suku Asli Anak Rawa. Mata pencaharian berburu meramu dan pengaruh kepercayaan terhadap ajaran nenek moyang mampu dicirikan dalam kehidupan kesehariannya. Melalui perspektif antropologi ekologis, penelitian ini berusaha untuk mengungkap identitas Suku Asli Anak Rawa sebagai bagian dari proto melayu yang masih tersisa
Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) Di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
(2016-01-05) Mashur, Dadang
Realita yang terungkap seputar berhasil atau kurang berhasilnya penerapan kebijakan pembangunan pemerintah tersebut memperkuat indikasi bahwa memposisikan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan hal yang penting. Pada akhirnya, peran aktif masyarakat tersebut dapat terwujud melalui suatu pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat.Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai issue sentral pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah perdesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perkotaan terus meningkat. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan.Pendekatan pemberdayaan saat ini merupakan cara yang paling popular untuk memecahkan masalah kemiskinan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa program atau proyek yang sifatnya top down, tidak tepat sasaran. Selain itu terkesan hanya melaksanakan program atau proyek dan keberlanjutan program atau proyek kurang mendapat perhatian sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah.
Implementasi Program Keluarga Berencana Modusoperadi Pria (MOP) Di Kota Pekanbaru Tahun 2013
(2016-01-05) Wicaksono, Baskoro
Penelitian ini mendeskripsikan implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pekanbaru sebagai salah satu kota metropolitan mengambil kebijakan untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana pria selain daripada program keluarga berencana untuk perempuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program keluarga berencana Modus Operadi Pria (MOP) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan pengambilan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa implementasi program tersebut berjalan baik dibuktikan sebagai salah satu daerah dengan jumlah peserta KB pria tertinggi di Provinsi Riau. Meskipun demikian masih ada beberapa permasalahan yang melanda, baik internal kelembagaan, persepsi masyarakat dan pelayanan kesehatan.
Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Sebagai Upaya Profesionalisme Pelayanan Publik
(2016-01-07) Zulkarnaini; Meilani, Nur Laila
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam upaya profesionalisme pelayanan publik di Kabupaten Siak dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut sehingga dapat mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terutama digunakan untuk menggambarkan (deskriptif) dan menjelaskan (explanatory). Pemilihan metode kualitatif digunakan berangkat dari keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa implementasi Program PATEN di Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan menganalisis tingkat kepatuhan (compliance) birokrasi dan kelancaran prosedur rutinitas yang sudah bisa terlaksana sesuai standart yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan data bahwa dari empat faktor yang diajukan, faktor paling dominan mempengaruhi implementasi program ini adalah faktor instansi pelaksana. Para implementor kebijakan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Asing Yang Berkelanjutan Di Riau
(2016-01-05) Afrizal
Pemahaman bahwa setiap perusahaan baik lokal maupun perusahaan asing mempunyai tanggungjawab sosial atau yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Permasalahannya yaitu bagaimana menuangkannya dalam bentuk sebuah program/kegiatan berkelanjtan dan cukup beragam terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing kebijakan internal perusahaan yang dijalankan dalam mengembangkan CSR tersebut. Implementasi program CSR sebagai model tanggungjawab sosial perusahaan asing dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kebijakan dan teori stakeholder. Model Multi StakeHolder CSR (MSH CSR), dimana perusahaan asing dituntut untuk membuat kebijakan sosial. Ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dan dalam konteks yang sama juga diperlukan iktikad yang baik, komitmen yang kuat, serta partisipasi aktif para pihak (dalam hal ini pemerintah, perusahaan, dan masyarakat) yang saya sebut Multi StakeHolder CSR. Model Multi StakeHolder CSR yaitu dimana semua pihak terlibat bukan hanya perusahaan saja yang mempunyai kewajiban dalam CSR, akan tetapi semua pihak yang terkait juga berkewajiban. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau peraturan terkait CSR mesti juga mengontrol perusahaan-perusahaan asing yang menjalankan program CSR tersebut dan menengakkan hukum secara efektif. Selanjutnya perusahaan-perusahaan asing mesti juga menjalankan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat, baik dalam hal sosial, ekonomi dan lingkungannya. Sedangkan masyarakat wajib mendapatkan kesejahteraannya dan selalu mengevaluasi perusaahaan asing itu serta juga berkewajiban menjaga lingkungan sekitar.
Kebijakan Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru
(2016-01-07) Tinov, Tiyas
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru. Kegunaan tersebut bertitik tolak dari kondisi empirik Pasar Sukaramai yang terkesan tidak teratur dan tidak bersahabat untuk publik terutama anak-anak, selain itu stagnasi pendapatan daerah dari sektor retribusi pasar sejak tahun 2008 juga menjadi persoalan krusial yang hendak diketahui dan dianalisa dalam studi ini. Oleh sebab itu, kebijakan kemitraan yang dibangun antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan swasta dalam pengelolaan Pasar Sukaramai menjadi salah satu titik persoalan yang hendak diangkat dalam studi ini. Konstruksi model kemitraan antara pemerintah dan swasta diharapkan menjadi output studi ini yang akan diformulasikan dalam model yang dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan pemerintah serta swasta.
Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Minapolitan (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED – SP) Di Desa Koto Mesjid Kecamatan Xiii Koto Kampar Kebupaten Kampar)
(2016-01-05) Rusli, Zaili
Pembangunan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu atau masyarakat, termasuk juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan pembangunan pada suatu negara perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk kebijakan pembangunan berbasis masyarakat adalah dengan pemberdayaan, dimana sasaran dari kebijakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakata adalah mengurangi jumlah penduduk miskin secara bertahap, terbentuknya sistem kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan memanfaatkan sumber daya serta potensi masyarakat untuk berkembang. Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi, budaya dan teknologi serta ilmu pengetahuan. Padahal diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategis dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika ini tidak dilakukan maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal pembangunan ekonomi.
Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia)
(2016-01-07) Fachri, Yuli
Salah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga baik wilayah perbatasan darat seperti perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan dan perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini. Selain itu juga terdapat beberapa wilayah perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Timor Leste dan Australia. Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mengalami konflik adalah wilayah perbatasan dengan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan seluruh fenomena-fenomena masalah penelitian secara empiris. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan telaah pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang mengetahui langsung terhadap masalah penelitian. Sedangkan telaah pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal dan website internet yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terutama wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan konflik yang lazim terjadi di wilayah perbatasan adalah antara Indonesia dan Malaysia terutama terkait klaim sepihak yang sering dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah perbatasan, sehingga memicu konflik dan konfrontasi antara militer kedua negara di wilayah perbatasan laut. Oleh karena itu untuk mengantisipasi konflik ini menjadi besar pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan.
Kesiapan Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Dijadikan Desa Wisata
(2016-01-07) Marnelly, T. Romi
Belakangan ini kita dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu pertumbuhan pariwisata sebagai suatu industri, yang pada akhir-akhir ini menunjukkan grafik peningkatan dan bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi.. Pariwisata hendaknya jangan hanya dinilai dari segi investasi yang digunakan atau dari devisa yang dihasilkan saja, tetapi perlu dikaji dari sudut lainnya yang bersifat non moneter (aspek sosial budaya).Pengalaman empiris membuktikan bahwa begitu banyak biaya (cost) dan waktu dikeluarkan melakukan ‘pembangunan’ tetapi mengalami kegagalan.karena tidak adaptif secara sosial budaya. Untuk itu perlu dikaji secara sosiologis. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mencanangkan Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir. Sebagai desa wisata terkait daerah itu berdekatan dengan bantaran Sungai Siak disamping masyarakatnya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Untuk kelancaran keterlibatan masyarakat perlu dilihat dan dikaji dari Kesiapan masayarakat terhadap wacana tersebut dan bagaimana sikap masyarakat terhadap wacana tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan yakni mulai Agustus sampai Oktober 2014. Teknik yang digunakan untuk menggali informasi tentang sikap dan kesiapan masyarakat.adalah dengan melakukan pendekatan FGD (Focus Group Discussion). Bentuk kegiatan utama yang dilakukan dengan cara dialog/diskusi sehingga tersusun suatu konsep atau metode menjadi sebuah laporan yang lengkap. Adapun yang terhimpun dalam kelompok diskusi ini adalah, pimpinan formal, tokoh masyarakat adat, ketua kelompok sadar wisata, dan masyarakat awam. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan fenemonologi, dimana semua data yang telah berhasil dikumpulkan dipaparkan apa adanya dan dianalisa berdasarkan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa sikap masayarakat terhadap wacana pengembangan desa wisata sangat positif dimana mereka setuju dan siap terlibat dalam hal tersebut. Sedangkan kesiapan masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dijadikan desa wisata dapat dikatakan telah siap dimana kesiapan itu dapat terlihat dari aspek kesiapan sumberdaya manusia yakni seperti terbentuknya kelembagaan desa wisata dan kelembagaan kelompok sadar wisata. Aspek aksebibilitas juga sudah dipersiapkan yang dapat dilalui kenderaan roda dua dan roda empat dan jalur sungai. Aspek fasilitas yakni fasilitas akomodasi dimana masyarakat banyak bersedia rumah mereka dijadikan rumah singgah kemudian fasilitas kuliner, masyarakat juga sudah ada warung-warung dan bersedia menyiapkan konsumsi bagi wisatawan yang menginap di rumah dan juga terdapat fasilitas tempat memancing dan pendopo juga menyedia sampan untuk disewa. Kemudian kesiapan atraksi budaya ada pencak silat, tari zapin, tari piring, tari olangolang, tetawak, dan kompang, lalu ada juga atraksi pertanian berupa kegiatan pertanian mencakup menyadap karet, menanam sayur, serta agrowisata yakni buah rambutan, mangga, durian. Agar masyarakat terhindar dari hal-hal negative akibat industry pariwisata ini maka perlu adanya pemberdayaan sosial budaya , pemberdayaan lingkungan desa, pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia

Browse

Browsing 2. Seminar Nasional Politik, Birokrasi, & Perubahan Social ke II Tahun 2015 by Title

Results Per Page

Sort Options