TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
dc.contributor.author | Muslikhah, Umi | |
dc.date.accessioned | 2013-07-24T03:02:28Z | |
dc.date.available | 2013-07-24T03:02:28Z | |
dc.date.issued | 2013-07-24 | |
dc.description | Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memiliki dua pokok pertimbangan hukum. Pertama, bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Pokok pertimbangan hukum yang kedua adalah permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. | en_US |
dc.description.abstract | Constitutional Court as may be authorized by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to conduct a judicial review of a decision issued quite phenomenal and raises the pros and cons in the community. Any phrase that raises multiple interpretations of decision making in this case the government has not issued a religious ministry as a government regulation to reinforce the regulations implementing the decision issued by the Constitutional Court. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/4668 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Verdict | en_US |
dc.subject | Of Marriage | en_US |
dc.subject | Constitutional-Court- | en_US |
dc.title | TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | en_US |
dc.type | student Paper Post Degree | en_US |